BAB I KERANGKA ACUAN ANDAL HTI PT WIN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sumber daya hutan merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Selama ini sektor kehutanan telah berperan dan memberi kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, memperluas peluang berusaha serta mendorong tumbuh dan berkembangnnya sektor industri dan perdagangan, serta eksport non migas.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang dilakukan oleh PT. WONO INDO NIAGA di Kabupaten Sumba Barat NTT telah berlangsung sejak 17 tahun yang lalu. Luas areal berdasarkan SK HPHTI adalah 13.375 ha. Berkaitan dengan kegiatan HTI tersebut dibutuhkan tindakan yang bijaksana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut dengan tetap memperhatikan keseimbangan dinamik antara fungsi kelestarian produksi, fungsi kelestarian ekologis dan kelestarian fungsi sosial bagi komunitas lokal serta dapat mendorong dinamika pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pengelolaan hutan tanaman yang lestari dan sekaligus upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan maka pemrakarsa dalam hal ini PT. WONO INDO NIAGA berkewajiban untuk melaksanakan studi AMDAL.

1.2. Tujuan dan kegunaan proyek

Adanya kebutuhan yang mendesak untuk penyediaan bahan baku bagi pembangunan saat ini yang berjalan begitu pesat serta ketersediaan bahan baku yang sangat sedikit menjadi alasan utama di aktifkannya kembali HTI PT WONO INDO NIAGA, setelah beberapa tahun terakhir tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana mestinya. Dengan dilakukannya studi AMDAL membuat langkah-langkah kebijakan lebih terarah dengan tujuan yang spesifik dan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki baik oleh pemrakarsa maupun oleh lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan ini. Untuk maksud di atas maka tujuan dilaksanakan AMDAL HPHTI PT. WONO INDO NIAGA adalah sebagai berikut :

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL PT. WONO INDO NIAGA adalah:

a. Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan PT WONO INDO NIAGA yang akan dilakukan terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

b. Mengidentifikasikan rona linkungan hidup terutama yang akan terkena dampak besar dan penting.

c. Memprakirakan dampak dan mengevaluasikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Kegunaan studi ANDAL adalah untuk:

a. Membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan hidup, teknis dan ekonomis.

b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam tahap perencanaan rinci dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

c. Sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sungguhpun pembangunan hutan tanaman PT. WONO INDO NIAGA di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, telah berlangsung selama lebih dari 17 tahun, dan sejauh ini tidak ada dampak negatif apapun yang muncul; tetapi penyusunan dokumen Amdal tetap perlu dilakukan.

Penyusunan Amdal IUPHHK-HT PT. WONO INDO NIAGA, merupakan suatu keharusan; tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara, dan perubahannya No. P. 49/Menhut –II/2009; tapi sungguh suatu kebutuhan investasi pengusahaan hutan yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

UU Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 15 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan dan/atau usaha yang potensial menimbulkan dampak penting dan besar terhadap komponen lingkungan hidup WAJIB dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

1.3 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak dan isu-isu pokok

Penyusunan AMDAL IUPHHK-HTI PT WONO INDO NIAGA mengacu dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

No.	PERATURAN PERUNDANGAN	TENTANG
A.	UNDANG-UNDANG
1.	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
3.	UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
5.	UU No. 07 Tahun 2004	Sumberdaya Air
6.	UU No. 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
7.	UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
8.	UU No. 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas
9.	PP No. 6 Tahun 1999	Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
10.	PP No. 27 Tahun 1999	Analisis mengenai dampak lingkungan
11.	PP No. 04 Tahun 2001	Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
12.	PP No. 82 Tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
13.	PP No. 19 Tahun 2004	Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
14.	PP No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
15.	PP No. 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
16.	PP No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan dan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, serta Perubahan dalam PP Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007
17.	Keppres No. 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung
18.	SK MENLH No. Kep-17 Th 1997	Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL
19.	SK MENLH No. Kep-124 Th 1997	Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL
20	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 435/Kpts-II/1997	Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
21	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/ Menhut-II/2004	Pemberdayaan Masyarakat didalam dan atau di sekitar hutan dalam rangka Social Forestry
22	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/ Menhut-II/2008	Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
23	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009	Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfa atan Hasil Hutan Kayu pada Pada Hutan Produksi
24.	Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006	Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
25.	Peraturan MENLH No. 11 Tahun 2006	Jenis Kegiatan/Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
26.	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor : 08 Tahun 2003	Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi NTT
27.	Peraturan Gubernur NTT Nomor : 13 Tahun 2007	Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup